Kenapa SBY-Hatta harus melaporkan gratifikasi di acara pernikahan anaknya (Ibas&Aliya)


Gratifikasi bisa jadi hadiah/sumbangan/biaya perjalanan dll yang bisa diterima baik di dalam atau luar negeri.

Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Contoh kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi:

  • Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
  • Cideramata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan.
  • Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku.
  • Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.
    Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
  • Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
    Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan.
  • Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).
  • Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
  • Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan.
  • Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
  • Pengurusan ijin yang dipersulit

nah, wajar kan kalo yang punya gawe pejabat nomor satu se antero Indonesia, Anggota komisi I DPR, ama menteri koordinator bidang perekonomian Indonesia, sumbangan yang dateng juga gedhe…masa tamu yang di undang pajabat-pejabat tinggi nyumbangnya cuma Rp 20.000,00 ga lucu kan…karena pendapatan “sumbangan” diperkirakan melebihi batas (orang.-pen) normal. makanya KPK mengingatkan agar ketiga pejabat tersebut melaporkan gratifikasi pendapatan resepsi-nya ibas-aliya.

:ngakak: bersyukur dah kaga jadi pejabat. rempong amad hidupnya….mana lagi duid sumbangan belum tentu jadi milik penerima kalo KPK meneliti dan akhirnya menentukan bahwa jadi milik negara pan kasian juga dah..:))

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: